Untuk mendapatkan data BPS silahkan mengunjungi kantor BPS Kabupaten Ende Jl Eltari pada hari kerja Senin - Jumat jam 08.00 s/d 15.30 WITA atau e-mail ke bps5311@bps.go.id
Hai Pengguna Data! Jangan lupa isi Survei Kebutuhan Data di link berikut skd2024
Anda merasa pelayanan kami kurang optimal? Sampaikan aspirasi dan pengaduan anda melalui SP4N-LAPOR || Pembangunan Wilayah Zona Integritas (ZI) melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPS Kabupaten Ende
Koordinasi Kegiatan PODES dan Kegiatan Desa Cinta Statistik
2 Mei 2024 | Kegiatan Statistik
Kepala BPS Kabupaten Ende didampingi Ketua Tim Pendataan Potensi Desa (Podes) BPS Ende mengunjungi Penjabat Bupati Ende. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi bersama Penjabat Bupati Ende terkait pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-31 Mei 2024.
Potensi Desa (Podes) adalah pendataan lengkap satu-satunya setingkat desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan Pendataan Podes 2024 adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di wilayah administrasi tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Karena kompleksnya data-data yang dibutuhkan maka kerja sama dari pemerintah daerah setempat sangat dibutuhkan demi kelancaran kegiatan pendataan serta keakuratan data yang akan dihasilkan.
Selain berkoordinasi terkait Pendataan Podes, Kepala BPS Kabupaten Ende beserta Ketua Tim Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun 2024 juga berkoordinasi terkait rencana pembinaan Desa Cantik Kabupaten Ende Tahun 2024 yaitu di Desa Nanganesa Kecamatan Ndona. Kegiatan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan salah satu bentuk optimalisasi dan standarisasi pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar hasil dari kegiatan pembinaan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
